Banyak Anak Kena Diabetes, Kemenkeu Siapkan Cukai Minuman Manis Awal 2024

ForumDokter.id -  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya sudah bersurat ke Kementerian Keuangan soal dorongan penetapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Usulan ini salah satunya dipicu oleh angka diabetes pada anak yang kian meningkat, catatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahkan menunjukkan tren kenaikan 70 kali lipat di 2023 ketimbang 2010.

Kabar baiknya, dorongan cukai minuman berpemanis tengah dievaluasi Kemenkeu dan kemungkinan dipersiapkan awal tahun depan.

"Kami lihat sampai semester II (2023), kami lihat dulu, lihat evaluasinya dulu. Kalaupun belum, tentunya mungkin kami bisa siapkan awal di 2024," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2/23).

Menurut Askolani, pembahasan mengenai cukai MBDK ini bakal berlangsung di Mei 2023 bersama DPR. "Sehingga kebijakan 2024 itu sudah diputuskan tahun ini juga dan mungkin lebih aktual melihat kondisi implementasi 2023 dan persiapan 2024," sambungnya.

Adapun dua hal yang menjadi pertimbangan adalah kondisi detail industri tenaga kerja hingga turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penetapan cukai MBDK akan dilakukan sesuai dengan kondisi ekonomi pada 2023.

"Artinya DPR memberikan persetujuan untuk perluasan barang kena cukai, namun sama seperti kami memutuskan berbagai hal, kami akan melihat momentum pemulihan ekonomi terutama untuk rumah tangga," ungkapnya dalam RDP di DPR beberapa waktu lalu.

Selain mendorong cukai MBDK, Menkes juga sebelumnya menyoroti produksi jajanan dengan kadar gula tinggi yang memicu diabetes. Ia meminta ke depan pangan dengan bahan olahan gula dibuat lebih bijak sesuai dengan takaran yang dianjurkan.

"Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBD) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa konsumsi MBDK harus dibatasi. Mendorong para pengusaha untuk menciptakan produk MBDK dengan kandungan yang lebih rendah gula/lebih sehat," demikian paparan Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (8/2/23). (*)

(*Artikel sudah tayang di detik.com)